larangan penggunaan dana bos

Larangan Penggunaan Dana BOS 2014

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014, bahwa BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. Biaya nonpersonalia,…

BOS-dana

Ulil Umri: Hati-hati Gunakan Dana BOS

HARIANJAMBI.COM, SENGETI – Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dimanfaatkan dan kelola dengan baik, jika ada kepala sekolah yang melanggar akan dikenai sanksi. Itulah peringatan yang disampaikan oleh  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muarojambi Ulil Amri kepada para guru terutama kepala sekolah. “Meminta untuk berhati-hati dan tidak bermain dengan dana Bantuan Operasional Sekolah, apabila tidak sesuai…

Dana BOS, Penggunaan Dana BOS

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2014

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2013. Juknis BOS tahun 2014 ini merupakan acuan/pedoman bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, dan Satuan Pendidikan Dasar dalam penggunaan dana BOS tahun anggaran 2014. Juknis BOS tahun 2014 disusun dengan tujuan agar:…

Peran Masyarakat

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Program BOS

Peran serta masyarakat menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas dan berkeadilan. Model pengawasan program BOS berbasis masyarakat (CBM Program BOS) merupakan pintu masuk dalam mendorong peran serta masyarakat yang lebih kuat dan bermakna dalam pengelolaan/ penyelenggaraan pendidikan secara luas. Ada 2 hal mendasar yang harus dipenuhi agar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan…

Stop Pungutan Sekolah

Poin-Poin Penting Permendikbud No. 60 Tahun 2011

  Tentang  Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama   Pasal 2 (1)     Biaya pendidikan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersumber dari: a. Anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2)     Biaya pendidikan pada sekolah pelaksana program wajib belajar menjadi tanggung jawab…

13 Komponen Pembiayaan Dana BOS

13 Komponen Pembiayaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS secara lengkap tertuang dalam Petunjuk Teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2012 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun anggaran 2013. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite…

Revisi UU Sisdiknas Perlu Dikawal oleh NGO

Undang-undang sistem pendidikan nasional sedang direncanakan akan masuk dalam pembahasan prolegnas 2013. Upaya tersebut didorong oleh DPR karena melihat perlunya perubahan terhadap UU tentang sistem pendidikan nasional. “UU Sisdiknas akan mempengaruhi banyak perubahan struktur undang-undang yang merujuknya antaralain UU BHP, UU guru dan dosen, dan berbagai UU lainnya yang berhubungan dengan pendidikan,”ujar Lody Paat, Pakar…

Partisipasi Semu dalam Monitoring BOS

Juknis BOS 2012 mensyaratkan adanya partisipasi dari Komite Sekolah mulai dari perencanaan hingga monitoringnya. Namun faktanya, partisipasi tersebut seringkali tidak terjadi di dalam pelaksanaan di sekolah. “Orang tua murid dikumpulkan pada awal tahun ajaran untuk dimintai persetujuan biaya tambahan, jadi tidak ada proses diskusi antara pihak sekolah dan orang tua murid ” Ungkap Ana Susi,…