CBM BOS di Nusantara I

Jakarta – Pada Rabu (27/03/2013) yang lalu untuk kesekian kalinya tim YSKK kembali bertandang ke Nusantara I di senayan. Agenda kali ini masih mengenai lobi dengan anggota DPR RI khususnya dari Komisi X tentang model Pengawasan Program BOS yang Berbasis Masyarakat.

 

Tim yang terdiri atas 2 orang berbagi peran dalam menyampaikan rekomendasi yang dikemas dalam bentuk policy brief untuk teman-teman Komisi X DPR RI. Policy Brief telah disampaikan kepada  anggota Komisi X yang terdapat di 9 fraksi DPR RI melalui sekretariat fraksi.

 

Dalam Kepmendiknas 044/u/2002 secara tersirat telah mengatur tentang peran masyarakat yang terwadahi dalam Komite Sekolah. Komite Sekolah dalam hal ini memiliki peran sebagai (1). Pemberi pertimbangan (advisory agency); (2). Pendukung (supporting agency); (3). Pengontrol (controlling agency);dan (4). Sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif).

 

Tetapi dalam prakteknya peran Komite Sekolah hanya sebagai “pemberi stempel”. Maka dalam rekomendasi yang tim YSKK sampaikan pada anggota Komisi X DPR RI ini, adalah bagaimana memperkuat peran masyarakat, dimana dalam hal ini perlu adanya revitalisasi Komite Sekolah. Karena peranan Komite Sekolah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan baik moral maupun finansial mutlak diperlukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

 

Masyarakat yang dimaksud disini meliputi masyarakat setempat di mana sekolah itu berada, orang tua murid, serta masyarakat pengguna pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan.  (Oemah Joewa)

Leave a Reply