Simposium Pendidikan Nasional


“Membumi-Landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia”

Perubahan kebijakan pendidikan Indonesia di bebLayanan-Pendidikanerapa sektor tampak memberi angin cerah bagi advokasi perbaikan sistem pendidikan nasional. Misalnya pembelahan pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi—yang sekarang ditempatkan bersama Kementerian Ristek. Namun, pergantian aktor kunci dalam dunia pendidikan baru dimulai. Secara politik, masih ada lima tahun ke depan untuk melakukan perbaikan lebih progresif.

Tak lama setelah pelantikannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan rajin mengundang berbagai pihak untuk memberikan input-input demi perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam berbagai dialog yang diselenggarakannya, Mendikbud Anies Baswedan menyatakan tiga fokus penting dalam Rencana Strategis (Renstra) pengelolaan pendidikan lima tahun mendatang. Pertama, penguatan kapasitas aktor—yaitu orangtua murid, guru, dan siswa. Kedua, soal tata kelola pendidikan, salah satunya public participation dan kaitannya dengan feed-back mechanism untuk perbaikan kebijakan. Ketiga adalah tentang akses-keterjangkauan serta mutu pendidikan. Tiga hal pokok itu harus mendapat dorongan dari seluruh stakeholders pendidikan, baik pemerintah maupun masyarakat.

Saat ini, beberapa kemajuan telah tampak lahir dari institusi Kemendikbud. Pertama, tahun 2014 lalu, Kemendikbud mendapat penghargaan sebagai kementerian dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Penghargaan diberikan pada puncak Hari Anti-Korupsi Sedunia, 9 Desember 2014 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tercatat, sejak 2012 Kemendikbud memiliki Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 072/P/2012.

Kedua, dalam aspek anggaran, Kemendikbud menyatakan capaian serapan APBN hingga 15 Desember 2014 mencapai 91% atau sebesar Rp 39,9 triliun dari total pagu anggaran yang disiapkan, yakni Rp 43,2 triliun. Menurut Biro Perencanaan Kemendikbud, perkembangan serapan anggaran tahun 2014 lebih baik dari tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 76% dari total pagu anggaran sebesar Rp 80,3 triliun.

Ketiga, pelibatan publik dalam pengambilan kebijakan. Kemendikbud meluncurkan ruang partisipasi publik terkait Kurikulum 2013. Partisipasi publik dibuka melalui SMS khusus 1771 dan situs pengaduanwww.kemendikbud.go.id. Masyarakat dapat mengirim masukan, atau pengaduan dengan mengirimkan pesan singkat ke nomor 1771 dengan mengetik KUR[spasi]peran#masukan, atau dengan mengisi formulir media jaringan pada situs pengaduan.kemendikbud.go.id.

Mendikbud mengatakan, pemerintah bertekad mengembangkan terus kurikulum dengan proses yang baik. Salah satu ciri proses pengambilan kebijakan yang baik adalah dengan pelibatan yang luas seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk para pihak di luar struktur pengambil kebijakan serta lembaga pendidikan. Tentu langkah ini harus disambut dengan tangan terbuka, salah satunya oleh organisasi masyarakat sipil.

Peluang untuk mendorong perbaikan kebijakan pendidikan secara komprehensif, kini terbuka. Momentum pemerintahan baru ini perlu digunakan oleh masyarakat sipil dengan memberikan poin-poin agenda strategis yang harus didorong selama lima tahun ke depan. Terlebih, dalam kajian-kajian oleh beberapa lembaga penelitian, ditengarai terdapat beberapa kendala utama yang menyebabkan program wajib belajar pendidikan dasar (wajardikdas) belum membuat pendidikan gratis menjadi lebih berkualitas.

Pertama, pemerintah belum menggunakan anggaran pendidikan secara efektif. Pos anggaran Program Wajardikdas di tingkat nasional sebesar 56% dari total belanja fungsi pendidikan, namun lebih dari separuhnya habis untuk gaji guru (Bank Dunia, 2013). Kedua, pemerintah Indonesia belum konsisten memberlakukan skema BOS sebagai jantung kebijakan program Wajardikdas. Program BOS didesain untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional belajar siswa, namun dalam pelaksanaannya, dana BOS masih diperbolehkan digunakan untuk keperluan non-operasional belajar siswa. Temuan Bank Dunia (2011) menunjukkan penggunaan dana BOS ke pos-pos di luar operasional belajar siswa, terutama untuk gaji/honor guru, investasi sarana dan prasarana, serta biaya pelatihan guru hingga diatas 38% dari alokasi dana BOS yang diterima sekolah.

Ketiga, pemerintah Indonesia tidak membuat konsep pendidikan dasar gratis secara jelas sehingga berimplikasi pada ketidakjelasan penyediaan pendanaannya. Belum ada penjelasan yang lebih detil mengenai apa yang digratiskan, level pendidikan dasar yang gratis, serta pembagian tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah? Implikasi dari ketidakjelasan rumusan konsep dan pembiayaan kebijakan pendidikan dasar gratis adalah tidak seragamnya implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Ditinjau lebih luas, permasalahan pelaksanaan program tidak hanya mencakup aspek pedanaan. Ada aspek lain yang menjadi masalah lain, yakni tatakelola, ketersediaan guru berkualitas, dan kurikulum.

Pada aspek tata kelola, sekolah sebagai unit layanan pendidikan menjadi ujung tombak keberhasilan program. Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah diberikan otonomi untuk mengelola sumber daya pendidikan termasuk pengelolaan keuangan. Secara konseptual MBS bisa berjalan baik jika memenuhi prasyarat tertentu, yakni mekanisme akuntabilitas yang mencakup transparansi, partisipasi, penanganan pengadukan, dan sistem evaluasi yang baik.

Aspek selanjutnya adalah ketersediaan guru berkualitas. Hal itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni distribusi guru yang tidak merata dan rendahnya kompetensi guru. Studi Bank Dunia (2009) menunjukkan rata-rata rasio guru terhadap siswa di SD dan SMP sudah ideal. Namun terjadi ketimpangan ketersediaan guru di wilayah pedesaan dan perkotaan.

Sekolah-sekolah di wilayah pedesaan dan daerah terpencil mengalami kekurangan guru, sementara sekolah-sekolah di wilayah perkotaan justru mengalami kelebihan jumlah guru berdasarkan standar kepegawaian. Selain itu, hanya 20 % saja guru di daerah pedesaan dan daerah terpencil yang bergelar sarjana, sedangkan guru di wilayah perkotaan lebih dari separuhnya bergelar sarjana.

Dari sisi kualitas, program sertifikasi guru nyatanya baru berdampak pada meningkatnya kehadiran guru di ruang kelas. Sementara dampak terhadap peningkatan profesionalisme guru sebagaimana ditujukan program sertifikasi guru belum dipertimbangkan sebagai dampak yang seharusnya dicapai melalui sertifikasi guru. Singkatnya, permasalahan ketersediaan guru mencakup dua perspektif, yakni perspektif kesejahteraan (kepegawaian/ketenagakerjaan) dan perspektif kualitas.

Terakhir adalah aspek kurikulum. Kritik banyak pihak terhadap penerapan kurikulum di Indonesia adalah berganti kurikulum mengikuti pergantian pemerintahan. Dampak ikutan dari sering bergantinya kebijakan kurikulum adalah bergantinya buku paket pelajaran yang menyebabkan pemborosan anggaran luar biasa. Padahal tidak ada perubahan yang mendasar dari pergantian kurikulum. Merespons kritik tersebut, Kemendikbud menerapkan kurikulum baru pada tahun 2013. Namun perubahan ini juga menulai banyak kritik baik dari isi dan teknis implementasi.

Untuk mendialogkan berbagai isu di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yaitu Article 33 Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Satu Karya Karsa (YSKK), Paramadina Public Policy Institute (PPPI), NEW Indonesia, PATTIRO Banten, dan pegiat-pegiat pendidikan menyelenggarakan Simposium Pendidikan Nasional. Diharapkan simposium ini menjadi arena dialog antarpihak yang akan menghasilkan agenda-agenda prioritas yang bisa digarap melalui kemitraan para-pihak.

Simposium Pendidikan Nasional ini akan dilaksanakan pada Selasa-Rabu, 24-15 Februari 2015 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jln. Jend. Sudirman Senayan, Jakarta Pusat, Indonesia. Kegiatan melibatkan berbagai unsur, diantaranya pegiat pendidikan, asosiasi guru, pengamat pendidikan dan kalangan akademisi, serta dari lingkungan Kemdikbud serta kementerian/lembaga terkait.

Leave a Reply