Peran Masyarakat dalam Pengawasan Program BOS

Peran MasyarakatPeran serta masyarakat menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas dan berkeadilan. Model pengawasan program BOS berbasis masyarakat (CBM Program BOS) merupakan pintu masuk dalam mendorong peran serta masyarakat yang lebih kuat dan bermakna dalam pengelolaan/ penyelenggaraan pendidikan secara luas.

Ada 2 hal mendasar yang harus dipenuhi agar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat efektif, yang pertama adalah adanya kebijakan (peraturan perundang-undangan) yang menjamin, dan yang kedua adalah adanya kemampuan (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) dari masyarakat dalam berperan serta.

Terkait dengan kebijakan (peraturan perundang-undangan) yang mengatur dewan pendidikan dan komite sekolah yang masih multi tafsir, sehingga berdampak pada beragamnya penafsiran dari masyarakat dan penyelenggara pendidikan. Misalnya saja dalam Kepmendiknas No. 044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dalam Kepmendiknas tersebut tidak diatur secara jelas dan tegas tentang syarat dan periode kepengurusan Komite Sekolah. Selain itu, dalam memberikan batasan kedudukan dan kewenangan kepada Komite Sekolah masih “setengah hati” dan juga terkait kewenangan kepala sekolah dalam mengangkat Komite Sekolah, hal ini berakibat pada Komite Sekolah hingga saat ini masih menjadi subordinasi dari kepala sekolah (sekolah).

Persoalan kebijakan (peraturan perundang-undangan) tersebut juga berdampak pada pelaksanaannya. Temuan lapangan YSKK menunjukkan bagaimana kondisi Komite Sekolah yang ada di kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta dan kota Surakarta provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini kami rasa tidak akan jauh berbeda dengan daerah-daerah lain, terlebih di luar pulau Jawa yang kemungkinan justru tidak lebih baik.

  • Sebagian besar proses pembentukan dan atau pemilihan pengurus komite sekolah belum demokratis, transparan dan akuntabel. Yang terjadi adalah model penunjukan langsung oleh kepala sekolah atau paling-paling model pemilihan formatur. Jadi proses pembentukannya sebagian hanya untuk sekedar memenuhi aturan dalam penerimaan subsidi dari pemerintah.
  • Pemahaman penyelenggara pendidikan dan masyarakat yang masih rendah tentang kedudukan, peran, dan fungsi komite sekolah. Komite sekolah masih dipandang sebagai penjelmaan dari BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) atau POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru), dengan peran dan fungsi yang sama saja.
  • Kapasitas sumber daya manusia komite sekolah yang masih rendah, terlebih di daerah pinggiran dan pedesaan. Mereka tidak mampu menyusun agenda kerja, ketentuan dan mekanisme organisasi, dll. Hal ini berakibat pada tidak jelasnya orientasi kerja komite sekolah dan mudahnya mereka  dikendalikan oleh guru dan kepala sekolah. Fakta ini diperkuat dengan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah, sampai dengan tahun 2009 hanya 50 %  dewan pendidikan dan komite sekolah yang berfungsi dengan baik.
  • Perihal komposisi komite sekolah. Mulai dari ketua dan jajaran pengurus di bawahnya. Idealnya komite sekolah diketuai oleh wali murid yang anaknya masih aktif bersekolah, begitu juga dengan personil pengurus lainnya. Namun fakta di lapangan kerap menunjukkan kenyataan berbeda. Ketua komite dijabat oleh individu yang anaknya sudah tidak aktif lagi bersekolah. Akan tetapi karena terus-terusan bisa diajak berkompromi untuk melakukan kebijakan yang menguntungkan sekolah, maka yang bersangkutan tetap dipertahankan. Selain itu, dari 9 orang anggota komite sekolah, sebagian besar (75%) diisi oleh perwakilan sekolah dan orang tua/wali yang berlatarbelakang pendidik, hal ini berdampak pada “tumpulnya” fungsi control komite sekolah. Komposisi gender pun hampir tidak pernah menjadi perhatian dalam penyusunan kepengurusan komite sekolah, perkiraan YSKK 80-90% kepengurusan diisi oleh laki-laki, akibatnya suara-suara perempuan kurang mendapatkan perhatian yang cukup.
  • Terkait dengan masa kerja pengurus komite sekolah, sampai sejauh ini hampir sebagian besar komite sekolah tidak memiliki batas/periode kepengurusan. Seperti yang dikemukakan di atas, komite yang sudah ada akan terus dipertahankan oleh pihak sekolah selama masih bisa sejalan dengan kebijakan kepala sekolah.
  • Berkaitan dengan mekanisme kerja pengurus dan anggota. Sampai saat ini mekanisme kerja komite sekolah tidak tetap dan teratur. Yang lazim dilakukan adalah komite melakukan pertemuan dengan semua wali murid dan sekolah satu kali dalam satu semester. Bahkan ada yang satu kali dalam satu tahun. Biasanya dilakukan setiap tahun ajaran baru dan terkait dengan kenaikan iuran. Mulai dari iuran pembangunan, SPP, dan beragam istilah iuran lainnya. Isi pertemuan pun bukan untuk merumuskan besaran iuran yang sesuai dengan keadaan ekonomi wali murid, akan tetapi berupa sosialisasi kebijakan (kenaikan iuran) kepada wali murid setelah terlebih dahulu pengurus komite dan sekolah melakukan transaksi perumusan dan pengesahan atas kebijakan tersebut.

Kondisi tersebut diperparah dengan data yang dilansir oleh FITRA dari hasil analisis laporan BPK periode 2008-2010, yang menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempati peringkat ketiga dari 83 Kementerian/Lembaga yang berpotensi paling korup. Sedangkan untuk lokasi korupsi pendidikan, Provinsi Jawa Tengah menempati urutan kedua sebagai provinsi yang paling besar kerugian negaranya dalam korupsi pendidikan yang nilainya sebesar Rp. 61,3 milyar. Sedangkan D.I. Yogyakarta menempati urutan keenam dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 12 milyar. (Sumber: ICW materi diskusi publik YSKK tanggal 13 Maret 2013). Data-data tersebut seolah mengkonfirmasi fakta masih rendahnya peran serta masyarakat dengan akibat yang mucul yang salah satunya adalah korupsi.

Bukan tidak mungkin potensi kerugian negara akibat korupsi dana pendidikan tersebut akan semakin besar seiring dengan semakin meningkatnya anggaran pendidikan jika tidak diimbangi dengan penguatan peran serta dalam mengontrolnya. Hal tersebut tentu saja akan semakin menjauhkan cita-cita pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan hadir di Indonesia. Tahun 2013, anggaran pendidikan kita sebesar Rp. 331,8 trilyun, meskipun 60% nya tersedot untuk gaji guru, namun peran serta masyarakat penting untuk memastikan anggaran tersebut tepat sasaran dan dikelola secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

Penguatan peran serta masyarakat tersebut dapat diawali dibangun lewat komite sekolah. Terbangunnya komite sekolah yang kuat/berdaya, mandiri dan aspiratif pada dasarnya akan mendorong terbangunnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan (sekolah) yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Leave a Reply