Berdalih untuk Konsumsi dan Honor Guru, Pungli Uang Les Diprotes

IMG_20140908_1021461

Siswa kelas XII SMAN 1 Tayu berkumpul di halaman sekolah sebagai aksi protes terhadap kebijakan pungli uang les oleh sekolah setempat, kemarin. Foto : ARVIAN ADI/JATENG POS

PATI – Kebijakan SMAN 1  Tayu Kabupaten Pati yang menerapkan penarikan uang les, kini memicu protes bagi siswa kelas XII SMAN setempat. Aksi protes itu dilakukan ratusan siswa dengana berjemur diri, usai mengikuti upacara bendera di halaman SMAN 1 Tayu Pati, Senin (8/9) kemarin.

Aksi berjemur diri tersebut, merupakan simbol protes terhadap kebijakan sekolah mereka terkait adanya pungutan uang les yang dibebankan kepada mereka.  “Sungguh kebijakan ini sangat berat bagi kami, terlebih bagi kedua orang tua kami. Sebab disaat kami harus mempersiapkan diri dalam menghadapi bekal ujian nanti, kami diharuskan membayar uang les,”ujar Edi Susanto salah satu siswa kelas XII.

Protes yang disampaikan Edi diikuti para siswa lainnya yang sebelumnya sudah melakukan aksi tutup mulut memakai masker secara bersamaan. Aksi berjemur itu dilakukan selama lebih 4 jam di depan halaman sekolah setempat.

Informasi yang dihimpun JATENG POS menhyebutkan, jumlah siswa kelas XII SMAN 1 Tayu sebanyak 288 siswa dan terbagi menjadi 9 kelas.  Masing-masing siswa tersebut ditarik uang les sebesar Rp 300 ribu, jika dikalikan uang tersebut dengan sejumlah siswa maka angkanya mencapai puluhan juta rupiah.

Pungutan yang dilakukan SMAN I Tayu tidak hanya itu saja. Bahkan pada tahun ajaran sebelumnya, para  siswa juga diminta membayar uang kenang-kenangan sebesar Rp 200 ribu, foto album Rp 200 ribu, SPI Rp 750 ribu dan SPP Rp. 170 ribu.

Kini pungutan lain menyeruak kembali yakni berupa pungutan uang les sebagai bekal ujian nasional (UN) di SMAN 1 Tayu. Pungutan yang mencapai Rp 300 ribu/murid itu dinilai sangat memberatkan bagi orang tua siswa.

“Kalau sekedar bantuan sah-sah saja. Namun ini tidak perlu seluruhnya dibebankan kepada wali murid, lantas kemana aliran dana BOS,” ujar tokoh Masyarakat Kecamatan Tayu, Teguh Hananto.

Jika pungutan itu tetap dilakukan, maka alangkah baiknya status sekolah negeri tersebut diganti saja namanya menjadi swasta. “Ini sama saja dengan swasta. SMAN 1 Tayu itu statusnya negeri. Kalau sekolah swasta sah-sah saja anggaran dibebankan kepada murid dan wali murid. Termasuk seluruh sekolah yang menerima BOS harus sudah dicek sedetail mungkin dan penggunaannya harus transparan,”ungkap Hananto.

Terpisah, Kepala SMAN 1 Tayu Wiyarso mengatakan jika masih ada orang tua murid yang protes soal pungutan tersebut, berarti saat rapat wali murid mereka tidak datang. Besaran pungutan uang les memang ada dan sudah berjalan selama dua minggu. “Namun saat ini sudah mulai kami gratiskan dengan kata lain kami tiadakan,” kata Wiyarso ketika dikonfirmasi.

Wiyarso mengakui pungutan itu rencananya akan diperuntukkan makan dan minum serta honor guru. Ia berdalih besaran uang tersebut jauh sebelumnya telah dirapatkan dengan beberapa pihak dewan guru SMAN setempat. (ian)

Sumber: http://www.patiekspres.co/

Leave a Reply