Komisi IV DPRD Desak Sekolah Terbuka soal Dana BOS

Solo — Jajaran Komisi IV DPRD Solo berjanji sekolah akan bersikap terbuka terkait informasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keterbukaan tersebut akan direalisasikan mulai 2014 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Solo, Teguh Prakosa saat diminta tanggapan terkait hasil uji akses program BOS yang dilakukan Yayasan Satu Karya Karsa (YSKK) yang dipublikasikan Minggu (8/12). Hasil uji YSKK menyebutkan, 87 persen sekolah menolak memberi informasi dana BOS. Khusus di Solo, dari 12 sekolah yang diuji, hanya satu sekolah yang memberi informasi dana BOS.

“Ini memang yang harus dirubah di dunia pendidikan, harus ada keterbukaan informasi di sana. Informasi ini penting agar orang tua murid tidak resah, hingga muncul pemberitaan di media. Sebenarnya kalau sekolah mau terbuka, saya kira masyarakat tak keberatan memberikan sumbangan pendidikan,” katanya kepada Timlo.net, Senin (9/12) saat ditemui di ruang kerjanya.

Diakuinya, memang tidak mudah untuk membuat sekolah membuka informasi dana BOS meski jaminan masyarakat untuk mendapat informasi publik sudah diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Namun demikian, pihaknya akan terus mendorong agar sekolah bersikap terbuka atas akses informasi publik khususnya dana BOS.

“Mestinya tidak ada hal yang ditutup-tutupi oleh sekolah. Tetapi kalau untuk SD memang agak sulit karena mereka tidak punya tenaga administrasi atau Tata Usaha (TU). Tetapi kalau SMP harusnya bisa. Buktinya, dari 12 sekolah yang diuji akses itu kan ada satu sekolah yang memberi informasi dana BOS. Jadi, harusnya yang lain juga bisa,” tegasnya.

Sementara, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Herlan Purwanto mengatakan sesuai UU KIP, seharusnya sekolah dapat memberikan informasi yang diminta masyarakat asal jelas identitas peminta informasi.

“Ya harusnya bisa diminta. Kalau sudah jelas siapa pemintanya ya mestinya bisa. Jadi, untuk mendapatkan informasi publik, tidak harus melalui Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID),” pungkas dia.

***

Sumber: http://www.timlo.net/

Leave a Reply